Info Teknologi

PENTINGNYA UPPB

Administrator | Jumat, 04 Juni 2021 - 10:04:21 WIB | dibaca: 26 pembaca

Tidak  kurang dari 90% produksi karet alam nasional setiap tahunnya merupakan karet remah. Saat ini, petani umumnya hanya berperan sebagai penyedia bahan olah berupa lump dan slab. Lump merupakan bahan olah karet yang dibuat dari lateks yang digumpalkan menjadi berbentuk mangkok berdiameter sekitar 10-15 cm, sedangkan slab berbentuk balok tipis hingga berukuran sekitar 35 cm X 50 cm, tebal 20 cm, bahkan di Sumsel umumnya berukuran lebih besar lagi 40 cm x 60 dengan tebal 45 cm. 

Bila dilihat dari sumber bahan bakunya, yaitu bokar (bahan olah karet), maka bokar dalam bentuk slab tebal ini banyak yang berkualitas rendah. Masih sering dijumpai petani sengaja mencampur getah dengan bahan-bahan lain seperti “tatal” (sayatan kulit batang), daun, kayu, pasir, kerikil dan merendam bokar dengan maksud menambah beratnya. Rendahnya mutu bokar ini disebabkan petani menggunakan bahan pembeku lateks (getah karet) yang tidak dianjurkan dan merendam bokar di dalam kolam/sungai selama 7-14 hari dengan tujuan menambah berat basahnya. Hal ini akan memacu berkembangnya bakteri perusak antioksidan alami di dalam bokar, sehingga menyebabkan bau busuk. Selain cara ini menyebabkan rendahnya Kadar Karet Kering (K3) bokar tersebut.

Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan /OT.140/8/2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet (BOKAR). Pengelompokan pekebun dalam satu organisasi non formal dilakukan sebagai upaya membangun kebersamaan antar pekebun dalam usahatani sekaligus mempermudah  pembinaan usahatani. Untuk meningkatkan skala ekonomi usaha dalam pengolahan dan pemasaran bokar dibentuk kelembagaan Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB).

Jika pada tahun 2018 Di  Sumsel terdapat 152 UPPB, maka pada April 2021 terdapat 279 UPPB. Jumlah ini masih jauh dari cukup, apabila mengacu pada pembentukan UPPB ini paling tidak untuk luasan 100 ha. Jika target luasan ini yang akan dicapai, maka dapat dipastikan masih banyak petani yang belum menjadi anggota UPPB.

Unit ini mempunyai fungsi pelayanan kegiatan teknis dan pengembangan usaha kelompok pekebun dalam pengolahan dan pemasaran bokar. Kegiatan teknis tersebut meliputi pengembangan ketrampilan penyadapan, penggunaan peralatan, pelaksanaan dan pengolahan dan pemasaran, serta pengenalan baku mutu. Keberadaan  UPPB perlu di kembangkan. Di tingkat UPPB ini pada struktur organisasinya terdapat bagian pengawasan yang ditugaskan untuk mengawasi mutu bokar sesuai standard mutu. Bagian pengawasan ini harus memeriksa bokar yang akan ditimbang, memisahkaannya atau menyingkirkannya jika kualitasnya tidak memenuhi syarat. Sehingga ini mendorong petani untuk senantiasa menghasilkan bokar bersih.

Perbaikan kualitas bokar dituntut, selain untuk memperbaiki bahan baku industri yang menggunakan bahan setengah jadi dari karet alam, mengurangi pencemaran lingkungan dan meningkatkan harga jual. Ketersediaan inovasi teknologi dapat digunakan untuk mengatasinya seperti penggunaan asap cair sebagai penghilang/penetral/pengurang bau dan sebagai bahan pembeku lateks. Kualitas yang baik layak untuk dihargai secara proposional, sehingga untuk menjamin kelayakan harga berdasarkan kualitas produk, maka perlu dikelola melalui pemasaran yang terorganisir melalui UPPB.  Perbaikan mutu bokar ini harus dimulai sejak penanganan lateks di kebun sampai tahap pengolahan akhir.

Pada pelaksanaan lelang, maka disinyalir masih dimungkinkan terjadinya persekongkolan antara beberapa pembeli untuk menentukan siapa yang membeli dengan harga tertinggi, sehingga pemenang lelang diatur berganti-ganti seperti sistem arisan. Dengan cara ini pemenang dimungkinkan mampu menampung sejumlah besar bokar yang sudah diinformasikan jumlah volume lelangnya. Cara ini dapat juga diperkecil kemungkinan terjadinya dengan cara menggabungkan pelaksanaan lelang pada saat bersamaan antar beberapa UPPB agar volume yang dilelang menjadi jauh lebih besar, sehingga modal yang diperlukan lebih banyak lagi. Oleh karena itu saat ini di beberapa UPPB telah menerapkan lelang 4 S (satu mutu, satu harga, satu lokasi dalam satu hari lelang) dengan memanfaatkan smartphone, meskipun baru dimulai di beberapa UPPB. Group komunikasi dalam UPPB menjadi media komunikasi antar petani karet di berbagai wilayah sentra karet dengan petugas dari dinas perkebunan. Hal ini menjadi solusi guna mengatasi kendala seperti jarak tempuh dan lokasi UPPB yang memang tersebar. 

 

Manfaat pemasaran bokar melalui UPPB

Pemasaran bokar melalui UPPB mensyaratkan bahwa bokar tersebut harus bersih, tidak boleh direndam, tidak mengandung kontaminan dan tidak terkena sinar matahari langsung. Oleh karena itu bokar yang dipasarkan melalui UPPB sudah dalam keadaan bersih. Pengelola UPPB (seksi pengawasan) akan menolak bokar anggota yang tidak memenuhi syarat, karena sudah memiliki kesepakatan mengenai kualitas bokar dengan pabrik/pembelinya.

Pemasaran terorganisir melalui UPPB memberikan kepastian harga kepada anggotanya. Selain rantai pemasaran yang lebih pendek. Peraturan Menteri Pertanian No. 38 tahun 2008 menyatakan bahwa Harga bokar di tingkat UPPB paling kurang sebesar 75 % persen dari harga FOB dengan ketentuan K3 sebesar 100%. Di beberapa lokasi kajian di Sumsel, pemasaran slab tebal yang tidak terorganisir  pada lokasi jauh dari pabrik memberikan bagian harga petani 55-70 % dari FOB SIR 20, namun ada juga lokasi petani yang letaknya dekat pabrik sebesar 70-80%. Sehingga jarak dari pabrik turut juga menentukan, karena adanya penghematan komponen biaya teransportasi di dalamnya.

Untuk menjaga dan meningkatkan mutu bokar, maka pada pemasaran bokar melalui UPPB ini, pemerintah kabupaten/kota atau instansi yang ditunjuk, melakukan pembinaan kepada pekebun secara terjadwal. Pembinaan tersebut berupa penyuluhan, pelatihan, evaluasi, pendampingan, pemberian bantuan fasilitas peralatan, bahan pembeku, pemberian Surat Tanda Registrasi. Surat  tersebut sebagai bentuk legalitas terdaftar dari pemerintahan kabupaten/kota yang menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan dan pemasaran bokar mendapat bimbingan dan pembinaan dari pemerintah.

 

(Ir. Yanter Hutapea, MSi./Peneliti BPTP Balitbangtan Sumsel)